Oleh Alamsyah M Djafar, Peneliti Wahid Foundation

Harus disadari, kebijakan “agama yang diakui” di Indonesia sudah begitu kuat dan mendalam. UU PNPS 1965 tentang penodaan beragama yang ditandatangani Soekarno tidak memuat frase itu dalam batang tubuh. Tak ada satu pun muncul “kata agama diakui” atau “agama resmi” muncul dalam batang tubuh peraturan ini. Kata “agama-agama yang diakui oleh pemerintah” muncul dalam Penjelasan Pasal pada Bagian Umum. Setahun kemudian, frase ini muncul kembali dalam penjelasan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Agama dan kebudayaan yang diketuai AH Nasution.

Di era Orde Baru muncul melalui Surat Edaran No. 477/74054/1978 pada 18 November 1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP. Surat ini mengatakan, agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Di Orde Reformasi, istilah ini dibakukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam sebuah forum beberapa tahun lampau, seorang peserta pernah menyatakan bahwa Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina merupakan kebijakan “pengakuan agama”. Atas dasar kebijakan itu, Konghucu diakui sebagai agama. Kenyataannya, hari ini Konghucu memiliki direktorat di Kementerian Agama dan dinyatakan sebagai agama yang diakui di Indonesia.

Mendengar ini, saya memaksa diri menanggapinya. Menurut saya pandangan ini kurang masuk akal. Sebab Gus Dur dikenal sebagai orang yang konsisten menolak konsep pengakuan agama oleh negara. Urusan agama atau bukan, kata Gus Dur, seharusnya jadi hak penganutnya. Bukan negara. Gus Dur menjadi pihak yang ikut mengajukan uji materi pencabutan UU PNPS 1965 pada 2009. Lihat saja isi pasal Kepres soal Konghucu. Tak ada satupun frase agama yang diakui.

Jika logika pencabutan larangan Konghucu dimaknai kebijakan pengakuan, anehnya, kebijakan itu tidak terjadi pada Bahai. Agama ini tetap “tak diakui” sebagai agama di mata pemerintah. Padahal Gus Dur menandatangani Kepres Nomor 69 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (Amorc), dan Organisasi Baha’i. Jadi, ini keanehan kedua dari logika si peserta tadi.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang UU Administrasi Kependudukan memang menjadi angin segar bagi komunitas penghayat kepercayaan, tapi tidak bagi agama-agama di luar yang enam seperti Bahai, Sikh atau, Tao. Amar Putusan MK pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penghayat “kepercayaan”.

Elsa Report, Agustus 2021

Ada sejumlah komentar lintas lalu yang tampak logis, namun dapat dibantah. Kalau semua agama diakui, berapa banyak direktorat yang dibentuk dan anggaran yang disediakan? Jika agama-agama itu diakui, berapa banyak hari libur di Indonesia? Jika negara tak mau terbebani urusan agama, logika yang logis negara tak seharusnya memilih konsep agama yang diakui. Biar urusan agama menjadi kewenangan masing-masing agama. Dengan begitu agama dan organisasi agama semakin mandiri. Logika yang sama dapat diterapkan bagi hari libur. Sebagai tambahan, apakah memang setiap penetapan hari raya keagamaan harus diliburkan? Kita punya banyak hari nasional namun tak setiap hari tersebut diliburkan.

Sejauh yang saya tahu selama bergaul dengan komunitas agama-agama di luar yang enam dan minoritas, sebagian besar mereka tak menuntut pada alokasi anggaran dan ini itu. Yang mereka butuhkan adalah layanan yang adil dan penghormatan atas agama dan keyakinan mereka dari negara dan pemerintah. Mereka bisa lebih bebas beribadah dan menyampaikan pandangan keagamaan sebagaimana yang lain. Sebagai mereka justru kelompok yang mandiri.

Menjelang Hari Raya Kemerdekaan, penghayat kepercayaan jauh lebih bebas bernapas lewat putusan MK ketimbang sebelumnya. Mereka bisa menuliskan kepercayaan pada KTP mereka. Tapi, belum bagi agama di luar yang enam. Sebagian pengikut Bahai diminta mengisi kolom kepercayaan. Padahal Bahai adalah agama. Inilah PR bangsa ke depan jika betul-betul hendak menjalankan Pasal 29 ayat (2).

Kalimulya, 15 Agustus 2021

*) Tulisan ini terinspirasi setelah membaca Elsa Report Agustus 2021 bertema Bahai yang dipublikasi Elsa Semarang.

Bagikan tulisan ke:

By Masyhari

Founder rumahbaca.id, pembina UKM Sahabat Literasi IAI Cirebon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *