Oleh KH As’ad Said Ali, Pengamat Sosial Politik

Dalam khazanah keilmuan Islam, politik dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan duniawi dan ukhrawi bagi manusia. Aspek kekuasaan tidak ditonjolkan, dan oleh karena itu bentuk sistem politik diserahkan kepada ijtihad manusia. Sedangkan berdasarkan filsafah politik Barat modern, politik didefinisikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Selain menonjolkan kekuasaan, juga memisahkan agama dari politik yang dikenal dengan sekularisme.

Dalam Islam, agama tidak dipisah dari politik, sesuai dengan pendapat Iman al-Ghazali bahwa agama dan negara seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, agama sebagai asas atau nilai, sedangkan negara sebagai penjaganya. Meskipun tidak bisa dipisah, tetapi fungsinya bisa dibedakan satu sama lain. Dan sistem ini menjadi solusi, Indonesia tidak terjebak mengikuti sekularisme dan teokratisme.

Kehadiran Kementerian Agama menjadi simbol bahwa negara kita bukan berfaham sekularisme. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi simbol bahwa kita negara relijius tetapi bukan teokratik. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol atau rujukan toleransi yang menunjukkan jaminan perlakuan yang sama terhadap agama dan suku bangsa yang berbeda.

Persoalannya, banyak dari politisi yang belum memahami kesepakatan pendiri bangsa. Setelah kekalahan DII/ NII secara militer pada 1960, seharusnya aspirasi negara teokrasi tidak perlu ada lagi. Sebab perjuangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat terwadahi dalam sistem politik.

Persoalan berikutnya, politisi dari berbagai partai yang bernafaskan Islam cenderung menonjolkan orientasi golongannya sendiri, bukan kepentingan umat secara keseluruhan. Akibatnya, eksklusivisme ideologi keagamaan yang lebih mengemuka bukannya kepentingan atas kemaslahatan riil umat. Di sinilah muncul apa yang sering kita dengar dengan istilah politisasi agama (تسيس الدين), suatu retorika dengan menggunakan jargon-jargon agama secara berlebihan untuk membenarkan tujuan politik kepentingan masing-masing.

Percekcokan politik yang tinggi di kawasan Timur Tengah selama ini hendaknya menjadi cermin bahwa Timur Tengah belum menemukan atau meramu sistem politik yang ideal. Kaum nasionalis relijius dan relijius nasionalis (meminjam istilah Bung Karno) di negara kita telah berhasil melakukan transformasi ideologi Barat, nilai Islam dan budaya bangsa ke dalam Ideologi Negara Pancasila.

Persoalannya sekarang dan ke depan adalah bagaimana merealisasikan dan mewarnai visi para pendiri bangsa menjadi kenyataan, khususnya kemaslahatan umat lahir dan batin. Bersatulah. Lupakan ikhtilaf!

Bagikan tulisan ke:

By Masyhari

Founder rumahbaca.id, pembina UKM Sahabat Literasi IAI Cirebon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *