0
0
Indramayu – Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tanggal 3 Juli 2021, banyak masyarakat kecil yang mengeluhkan dampaknya, khususnya secara ekonomi. Kondisi semacam ini seharusnya mengetuk empati para anggota dewan, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten untuk turun melakukan aksi nyata di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Dapil masing-masing.
Hal tersebut dikatakan oleh Syaerurrozie, ketua PAC IPNU Krangkeng Kabupaten Indramayu. “Saya pengen lihat aksi anggota dewan, baik DPR RI, DPRD Provinsi, ataupun DPRD kabupaten turun ke dapil masing-masing,” terangnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting dalam rangka melihat dan memberi bantuan kepada masyarakat secara transparan, menyeluruh, tanpa tebang pilih.
“Sebagimana bapak atau ibu anggota dewan dulu, yang ketika kampanye selalu memakai jargon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” sambungnya.
Berdasarkan pengamatannya, belum ada gerakan nyata yang dilakukan oleh para anggota dewan untuk membantu meringankan dampak negatif secara ekonomi yang dialami masyarakat kecil.
“Saya belum dengar bapak atau ibu anggota dewan, para pemangku jabatan atau amanah rakyat, melakukan gerakan potong gaji atau tidak menerima gaji selama PPKM darurat yang untuk disumbangkan ke masyarakat kecil,” terangnya.
Kendatipun begitu, pria yang akrab disapa Kang Ozie yakin bahwa masih banyak para pejabat atau pemangku amanah rakyat yang masih punya empati dan benar-benar memikirkan nasib rakyat.
“Kalaupun seandainya ada gerakan potong gaji atau tidak menerima upah selama PPKM, para pejabat atau anggota dewan masih bisa hidup dengan baik,” tegasnya dengan yakin.
Kang Rozie berharap, para anggota dewan atau pemangku kebijakan mau turun dan duduk bersama dengan rakyat, mencari solusi agar masyarakat tidak melanggar aturan PPKM darurat, dengan tetap memperhatikan agar mereka tidak kelaparan.
“Jangan sampai, karena PPKM, masyarakat kecil kelaparan atau kekurangan pangan. Karena yang lebih penting dari semuanya adalah kemanusiaan,” tutupnya.[mhr]
