Oleh Erizeli Jely Bandaro

Di Indonesia, kalau saya check in hotel butuh paling cepat 15 menit, tapi di Hong Kong hanya 5 menit settle, sedangkan di Singapore 10 menit. Saya pernah punya masalah memerlukan validasi data pribadi saya sebagai pemegang saham perusahaan di Hong kong dan itu memerlukan legitimasi dari kantor catatan sipil Hong Kong. Tahu berapa lama selesai urusan itu? Cukup 3 menit, selesai. Saya cukup isi data sendiri di kantor itu, yang menyediakan terminal komputer untuk mengisi form. Setelah saya isi, dalam 3 menit saya dapat jadwal bertemu pejabat. Tatap muka hanya 5 menit wawancara. Selesai. Buka email, sudah ada dokumen legitimasi. Selanjutnya, selain itu, saya juga harus mendapatkan validasi dari Indonesia.

Tapi kembali ke Indonesia saya harus menunggu sebulan untuk dapatkan validasi nama saya. Saya harus ke kantor imigrasi yang mengeluarkan passport saya, juga harus mendatangi Dinas Catatan Sipil. Selain itu, saya juga harus ke kantor polisi untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah tersangkut kriminal dan harus juga ke notaris untuk buat surat pernyataan informasi. Barulah setelah itu saya bisa peroleh surat validasi nama di Dinas Catatan Sipil.

Kadang saya bertanya sendiri, “Untuk apa KTP? Untuk passport?”

Pernah juga saya mengalami sengketa hukum di luar negeri. Pengadilan Swiss minta agar saya mendapatkan second opinion dari Menteri Kehakiman. Saya bingung, karena di negara saya tidak ada Ministry of justice. Yang ada hanya menteri Kumham (ministry of law and human right). Saya pun mendatangi kantor Menkumham. Mereka menyuruh saya ke kantor Kejaksaan. Karena hanya jaksa agung yang berhak mengeluarkan second opinion hukum atas nama pemerintah. Itu prosesnya tiga minggu. Dan saya harus berusaha meyakinkan bahwa saya tidak salah. Bandingkan, pernah kapal teman saya berbendera Hong Kong, saat mengalami kasus dengan leasing di London, ia bisa mendapatkan second opinion dari Otoritas Hong kong cukup hanya sehari.

Mengapa begitu timpang perbedaan layanan publik antara negara maju dan kita? Di negara maju, proses administrasi cepat, berkat dukungan back office yang hebat dan front office yang cekatan, serta petugas lapangan yang tegas menerapkan law enforcement. Sementara kita?Udah lambat, law enforcerment, juga bisa dinego. Jadi walaupun bisa cepat, soal law enforcement belum tentu cepat.

Lihatlah, begitu canggihnya pelabuhan Tanjung Priok. Anehnya, UTC berhenti beroperasi dengan alasan salat Jumat. Padahal mana ada pelabuhan di dunia ini yang UTC tutup karena salat. Tidak sedikit pengusaha rugi karena dwelling time pelabuhan lelet. Terpaksa Jokowi turun tangan, baru bisa normal.

Kalau diibaratkan, pemerintah itu adalah business service provider. Kekuatannya ada pada pelayanan publik. Semakin baik pelayanan kepada publik, semakin besar pula uang jasa yang bisa diambil dalam bentuk pajak. Pada era Jokowi, program yang memastikan kemudahan berusaha itu benar-benar dilaksanakan dengan serius. Tapi dalam ranah implementasi tersendat. Bahkan produk UU seperti resi gudang, sampai sekarang tidak berkembang. Karena pelaksanaan lapangan ruwet dan korup.

Sementara penghargaan kepada SDM bidang fungsional seperti paramedis, peneliti, dosen, tentara, dan polisi, kalau dibandingkan dengan di luar negeri, jauh sekali. Coba kita bandingkan dengan negara luar. Gaji pokok dokter madia di malaysia USD 2708 (Rp37 juta) dan gaji pokok dokter muda USD 841 (Rp12 juta). Take home pay bisa double. Mengapa? Kita masih menganggap SDM itu mesin, bukan manusia. Lucunya, ketika mesin rusak, bodi mesin yang dicat. Makanya jangan kaget SDM hebat ogah kerja di Indonesia. Tinggallah di Indonesia SDM low grade. Harus diakui, kita belum bisa mengelola negara secara modern. Tapi paradigma menuju negara modern itu ada. Dan itulah semangat Jokowi dengan adanya UU Ciptakerja.

Bagikan tulisan ke:

By Masyhari

Founder rumahbaca.id, pembina UKM Sahabat Literasi IAI Cirebon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *