Oleh KH As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum PBNU 2010-2015

Pemerintah Afghanistan baru belum terbentuk. Salah seorang jubir Taliban Suhail Shaheen menyatakan Taliban akan membentuk pemerintahan yang “inklusif”. Maksudnya bukan pemerintahan eksklusif yang hanya terdiri dari tokoh tokoh Taliban. Amir Khan Muttaqi, tokoh Taliban mengungkapkan adanya serangkaian pembicaraan yang sedang berlangsung antara Taliban dengan mantan Presiden Karzai dan Ketua Dewan Tinggi Perdamaian, Abdullah Abdullah.

Wajah Afghanistan baru di bawah Taliban mulai ditampilkan ke publik, mulai dari larangan memakai burqa (penutup muka) bagi wanita, perintah dokter dan perawat wanita untuk terus bekerja, juga izin pemudi Afghan untuk belajar. Taliban juga memberi jaminan keselamatan warga negara asing, serta ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara termasuk Amerika Serikat. Imarah Islam Afghanistan tampaknya akan menampilkan wajah baru guna menyatukan Afghanistan yang porak-poranda setelah konflik lebih kurang selama 41 tahun.

Ada beberapa faktor strategis yang mempengaruhi hal itu, yaitu:

Pertama: Faktor Geopolitik Regional

Mullah Omar yang pada waktu itu belum menjadi tokoh nasional menyikapi situasi kacau di daerahnya setelah melihat para warlord yang menindas rakyat dengan memeras, memperkosa dan pelanggaran hukum lainnya. Sebabnya, mujahidin disibukkan oleh perseteruan berebut kekuasan. Keberanian Mullah Omar tersebut, menarik dukungan masyarakat luas. Momen tersebut oleh Saudi dan Pakistan dimanfaatkan untuk mendukung gerakaan Mullah Omar dengan memperluas perlawan rakyat dan hal itu dilatarbelakangi oleh sikap pemerintahan Mujahidin yang lebih mengakomodir Iran dan India sehingga dianggap mengganggu keseimbangan geopolitik regional. Mullah Omar muncul sebagai tokoh nasional dan kemudian didapuk sebagai pemimpin Taliban.

Kedua: Faktor Geostrategis

Mullah Omar mengumumkan berdirinya “Imarah Islam Afghanistan“ atau Keemiran Islam Afghanistan, suatu sistem teokrasi yang yang dipimpin para mullah. Syariat Islam ditetapkan sebagai hukum negara yang dipraktikkan dengan ketat. Pada satu sisi berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban, tetapi pada sisi lain membatasi kebebasan termasuk memberangus hak hak wanita. Sementara situasi ekonomi tidak berubah, timbul diskriminasi dan memberi angin terjadinya radikalisasi dan terorisme. Dampaknya, Taliban Pakistan melakukan perlawan terhadap pemerintah Pakistan, sehingga Taliban dianggap menjadi faktor instabilitas global. Dengan alasan Taliban melindungi Usama bin Ladin dan mendukung terorisme, AS-NATO menyerbu Afghan untuk mengakhiri kekuasaan Taliban dan mengembalikan kekuasaan ketangan Mujahidin.

Ketiga: Kepentingan Ekonomi Barat

Kembalinya mujahidin ke tampuk pemerintahan dan kehadiran pasukan AS-NATO menimbulkan persoalan baru. Pemerintahan mujahidin mendapat tekanan dari Barat untuk memberikan konsesi pangkalan militer asing kepada AS, Inggris dan Prancis. Afghanistan menolak permintaan tersebut sesuai prinsip nonblok. AS-NATO bereaksi dengan tidak berupaya untuk menghidupkan ekonomi Afghanistan, sehingga keadaan ekonomi rakyat tetap merana dan membuka peluang kembalinya Taliban.

Keempat: Perubahan Sikap Barat terhadap Taliban

AS-NATO menyadari bahwa tanpa melibatkan Taliban dalam proses perdamaian, akan sulit tercapai stabilitas di Afghanistan. Indikasinya cukup jelas, fraksi Akhundzada yang merupakan fraksi Taliban paling besar membuka biro politik Taliban di Doha Qatar, pada juni 2013. Melalui kantor perwakilan Taliban itulah pendekatan keduanya berlangsung. Tidak mungkin, Qatar mengizinkan pendirian biro politik tersebut tanpa sepengetahuan Amerika Serikat.

Kelima: Kesadaran Baru Membangun Sikap Moderat

Para pemimpin Afghanistan menyadari untuk mengembalikan sikap moderat rakyatnya. Mantan Presiden Afghanistan, Burhanuddin Rabbani yang merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin Afganistan, misalnya ketika berkunjung ke Indonesia, menunjukkan keinginan untuk belajar pengalaman Indonesia. Ia meminta agar NU memoderasi pandangan rakyat Afghanistan yang cenderung radikal dengan memperkenalkan tawasuth (moderasi), tasamuh (tolerasnsi), tawazun (keseimbangan) kepada masyarakat Afghanistan yang secara manhaj keagamaan sama dengan kaum muslim Indonesia. Ketika saya bersama Dr Nazarudin Umar berkunjung ke Afghanistan, beberapa tokoh mujahidin antara lain menantu Abdul Rasul Sayaf, Sabawon menegaskan dakwah Islam di Indonesia lebih cocok bagi rakyat Afghanistan. Ia mengatakan, mertuanya yang juga pemimpin nomor satu Ittihadul Mujahidin dan sekutu Arab Saudi, telah mengubah sikap dengan simbolisme memegang “Quran dan pedang” di tangan kanan dan kirinya, suatu sinyal perlunya moderasi dalam perjuangan.

Namun, masih ada kendala yang harus diatasi oleh rezim baru Afghanistan. Pertama, dua fraksi Taliban yaitu fraksi Haqqani dan fraksi Mullah Rasul yang masih dianggap radikal. Keduanya tidak terlibat dalam Biro Politik Taliban di Doha dan juga tidak terlibat operasi militer melawan pemerintah Afghanistan. Di samping itu, kehadiran ISIS dan al-Qaeda di wilayah Afghanistan berpotensi menjadi faktor yang mengganggu.

Bagikan tulisan ke:

By Masyhari

Founder rumahbaca.id, pembina UKM Sahabat Literasi IAI Cirebon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *